Bangkit Bimaku, Hadang Koruptor

Sejarah tidak akan pernah sakit. Ia akan selalu menjadi cermin bagi siapa saja yang merasa diri memiliki negeri ini. Sejarah laksana mutiara yang selamanya akan berkilauan. Berkilau pada paru-paru anak zaman agar tidak terperosok pada lembah hitam.

Sejarah seratus tahun silam dibangkitkan lagi. Anak bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke menyuguhkan aneka seremonial untuk penyambutan hari kebangkitan ini. Walaupun kenyataannya, hingga kini kembangkitan kita tidak utuh dan bersama lagi. Beberapa pulau telah menempuh jalur kebangkitannya sediri. Ia memilih harus pisah dari NKRI, dan tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar. Itulah sisi lain dari sebuah sejarah yang dibangun dengan tidak adanya keutuhan jiwa dan raga. Mengedepankan pemikiran dan ego politik individual destruktif ketimbang kebersamaan menyelaraskan pemikiran dan musyawarah untuk penyelesaian persoalan dan sengketa.

Kebangkitan. Hari ini, seratus tahun silam dengan keutuhannya Indonesia memekik tanda berbangkit. Gugusan pulau-pulau yang tidak pernah sendiri itu mengambil peran masing-masing untuk mengukuhkan diri bahwa mereka tetap menjadi warga NKRI sampai kapan pun. Kebangkitan itu, menjadi titik awal dan gong perjuangan untuk mengusir segala kolonialisme. Penjajahan yang tidak henti-hentinya merongrong terutama dalam tubuh dan akal ke-Indonesia-an kita.

Sebuah unit kehidupan dari yang terkecil seperti individu dan kelompok masyarakat pada umunya harus dijadikan nilai dan modal untuk melawan bentuk-bentuk koloni yang menghantui. Sebab, tidak ada penjajahan yang lebih dahsyat selain yang muncul dalam pikiran dan tubuh anak negeri sendiri. Penjajahan, yang berubah bentuk menjadi ‘mentalitas’ ingin mengkorup, menipu, merampas dan berpura-pura memperjuangkan hak-hak anak bangsa yang lebih tidak berada dari kita, tanpa dikomando harus sama-sama dilawan. Memang benar apa yang dibahasakan oleh orang-orang bijak ‘ketidak beradaan akan mendekatkan pada ketidak berdayaan dan ketidak berdayaan akan mudah diperdaya oleh bukan saja orang asing melainkan oleh orang dalam pun demikian. Padahal mereka yang selama ini kita anggap sebagai pelindung dan pengayom tempat segala duka bermuara.

Kita tahu bahwa, siklus medan jajahan bukan tidak mungkin dapat diisolir sepanjang pemujaan secara kolektif sadar akan ‘ada’ hak mereka yang lebih tidak berada tersebut. Tidak ada amalan yang lebih nikmat kecuali ikut merasakan duka nestapa para jiran dan mereka yang lebih tidak berada dari kita.

Berbagai modus operandi ‘menjajah’ sudah jamak ditemukan. Bahkan mengalahkan hukum perundang-undangan yang kita dianut sejak dibangkitkannya negara dan bangsa Indonesia yang berbhineka tunggal ika ini. Menjajah untuk skala kecil maupun skala besar yang tentunya juga overloping pada lembaga-lembaga formal maupun nonformal semakin membuhul saja. Bahkan untuk memperhalus bahasa dianggap sebagai sebuah ‘budaya’. Padahal itu bukan persoalan budaya melainkan mental atau moral orangnya yang memang sudah tidak beres. Rentang waktu seratus tahun sejak Indonesia bangkit, pemaknaan dan pemahaman ‘budaya’ berbeda-beda. Loncatan dari generasi ke generasi itu, makna ‘budaya’ semakin dipolitisir, dikabur-kaburkan, dikambing hitamkan bahkan dijadikan alibi ketika disudutkan pada sebuah persoalan.

Pemahaman budaya dari generasi pertama sejak bangkitnya Indonesia sangat juah berbeda dengan yang dipahami oleh generasi modern metropolis. Oleh generasi pendahulu ‘budaya’ diartikan sebagai semangat untuk bangkit, berjuang membela panji Indonesia yang Pancasilais, bermartabat dan berteposoliro. Sehingga nilai-nilai ke bhinekaan walaupun berbeda-beda namun tetap satu dan utuh. Budaya, dijadikan senjata untuk berperang mengusir koloni, melawan prilaku monopoli dalam segala hal dan betapa malunya kalau saja dinyatakan kalah.

Sedangkan bagi kita sekarang ‘budaya’ dipahami sebagai kebiasaan untuk memperluas wilayah koloni. Padahal sebuah budaya lahir dari inidvidu atau kelompok masyarakat tertentu yang sifatnya begitu indah dan syahdu tidak bisa dicampur adukan dengan sesuatu yang hitam. Logika siapa yang bisa mensinerjikan; seiring sejalan antara yang kasar dengan yang halus dalam waktu yang bersamaan? Kendati manusia selaku pabriknya ‘budaya’ memiliki potensi untuk itu.

Sebuah idealisme tidaklah cukup sakti untuk memberantas potensi bahkan yang resmi telah mejadi koloni tersebut. Langkah yang paten dilakukan harus diawali dari yang memiliki otoritas. Mereka harus lebih sadar, tahu diri dan jujur memandang bahwa wilayah kekuasaanya bukan sebagai wilayah atau medan untuk mengkorup.

Belum pernah ada di dunia ini yang memiliki otoritas kekuasaan dapat memanfaatkan wilayahnya demi memberantas hal-hal yang merugikan. Malah cenderung bersekutu menghancurkan tatanan yang diperoleh dengan cucuran darah. Perjalanan masih panjang dan kebenaran tidak selamanya berada pada dirimu yang memiliki otoritas dan kekuasaan.

Bagaimana baiknya melanjutkan abad kebangkitan ini terutama untuk tanah Bima? Adakah harapan bagi mereka yang selama ini belum diuntungkan secara ekonomi, politik, pendidikan dan budaya atau mereka yang dimiskinkan oleh sebuah policy tertentu?

Tanah Bima adalah Indonesia. Mulai hari ini, siapa pun dia harus mulai bangkit mengisi yang masih kosong dan menambah yang dianggap benar-benar masih kurang. Kebangkitan Indonesia adalah juga kebangkitan tanah Bima. Kerisauan untuk tidak mendapatkan apa-apa pada tempat dimana kita mengisi hidup tidak perlu dianggap sebagai petaka. Dimana kita berdiri disitulah tempat kita berjuang. Jabatan dan posisi tertentu hanya tempat untuk meneruskan perjuangan.

Dari catatan sejarah, Tanah Bima adalah bumi yang makmur. Isi alamnya melimpah ruah. Sistem pemerintahan dan pola distribusi kepercayaan kepada masyarakat diakui dunia. Olehnya itu saatnya kini, semua sektor harus digerakkan secara maksimal agar tidak mengecewakan kelompok-kelompok yang sebenarnya menjadi fokus. Sektor unggulan harus benar-benar dijalankan oleh tenaga profesional yang lebih mengutamakan kinerja dari pada memark-up atau mengkorup anggaran yang dibutuhkan. Pola pemaksaan penempatan tenaga yang dipaksakan harus profesional bukan langkah tekhnik strategis apalagi menempatkan tenaga yang tidak proposional.

Era kebangkitan mesti mengedepankan pola profesionalisme karena kedepan abad akan semakin berlari dengan segala nilai kompetitifnya. Apa yang ada harus dilihat sebagai awal menuju ujung yang lebih sehat dan bermartabat. Apa yang bisa diperoleh kalau saja seratus tahun kebangkitan kedepan hanya mengejar hal-hal yang populis tak berisi. Program siluman yang menghipnotis masyarakat lebih baik tidak dilakukan sama sekali dari pada tidak memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dan dianggap sebagai lips-service.

Yang diutamakan bukan fisik proyeknya, akan tetapi bagaimana proses dan kemampuan untuk menahan mental koloni kita agar anggaran benar-benar untuk pelaksanaan proyek. Selama ini yang biasa dilakukan adalah anggaran proyek lebih banyak dibagi-bagi oleh unsur pemiliki yang ada dalam institusi tertentu dengan kontraktor, ketimbangkan anggaran untuk mengerjakan proyek yang sesungguhnya. Akibatnya, kualitas pengerjaan tidak memenuhi standar yang ditentukan. Membangun bukan lagi merujuk pada bestek. Mekanisme dan tata cara yang manusiawi selama proyek digulirkan sama sekali tidak dilihat sebagi ketentuan yang utama.

Sekecil apa pun, mental-mental korup seperti ini tidak boleh dibiarkan dan selamanya akan sangat menggangu. Esensi sebuah perjuangan untuk bangkit adalah ada pada nilai kebersamaan yang proporsional bukan lebih banyak porsi untuk diecer-ecer tak ternilai. Pemetaan dan pemberlakuan quality controle demi mengukur seberapa program yang telah dijalankan segera diberlakukan. Hal itu untuk menghindari adanya tumpang tindih satu sama lain.

Seratus tahun silam Indonesia Bangkit. Indonesia adalah Bima. Dua Pemerintahan otonom (Kabupaten dan Kota) tengah bermanja-manjaan dipelukannya. Keseriusan menoreh tinta kebangkitan secara keseluruhan belum nampak berani, masih malu-malu. Semua nahkodanya dalam hal ini eksekutif, legislatif dan yudikatif masih senang bermain-main dan menyelam di air keruh. Mereka kurang awas kalau saja tiba-tiba penyakit menyerang.

Nahkoda yudikatif, yang benar-benar bersalah tidak serius ditangani sehingga gampang dianggap ‘hukum bisa dibeli’. Nahkoda legislatif, ketika diminta mengurus dan menjembatani kebutuhan masyarakat malah serius ngorok sendiri di meja sidang bahkan (maaf) ada anggapan engkau lebih senang ngorok dengan wanita penghibur. Masyarakat memang selamanya hanya dijadikan titian yang harus diinjak-injak. Demikian pula nahkoda eksekutif. Masyarakat hanya diberi harapan kesejahteraan toh nyatanya kesejahteraan cukup buat keluarga dan kolega. Persoalan politik lebih diutamakan ketimbang mengratiskan apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Grafik masyarakat yang benar-benar miskin dari ujung ke ujung semakin meningkat.

Sedemikian mudahnya bermain-main dengan formulasi ‘koloni’ maka menjadi publik figur atau yang populer dengan pemimpin atau yang lebih terkenal lagi dengan penguasa menjadi dambaan semua orang.

Hari ini sejarah tidak boleh mati. Ia harapan tanah Bima, laksana mutiara tetap memancarkan energi untuk melawan. Bangkit Bimaku, hadang koruptor.

Dylla Lalat: Ketua Komunitas Seni dan Sastra Indonesia (Kosentrasi) Bima. Email:dylla18lalat@yahoo.com